REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menjelang 2014, pembicaraan mengenai pemilu mulai marak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahkan menyinggung mengenai pemilu di akun Twitter-nya, Rabu (18/4) dini hari. Tak hanya SBY, Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) juga memberikan kultwit terkait pemilu.
Menurut Yusril, pemilu di Indonesia penuh manipulasi. "Itulah tragedi demokrasi kita. Sistem sengaja dibikin ruwet dan hasilnya jauh dari kejujuran. Malah penuh manipulasi," katanya, Kamis.
Ia menjelaskan, pemilu Indonesia sangat kompleks. Ini karena suara dikumpulkan ke atas dari tingkat TPS di RT/RW hingga ke KPU Pusat. Praktik ini yang membuat hasil pemilu rawan dicurangi.
Kecurangan paling rawan karena hasil perhitungan dibawa secara berjenjang dari TPS ke desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya. Sehingga hanya yang punya akses kuat ke KPU dan birokrasi/polisi yang suaranya aman.
"Akses kuat ke KPU, birokrasi dan polisi itu tergantung pada uang dan kekuasaan. Tanpa itu, suara sebuahbpartai dengan mudah disabot partai lain," papar dia.
Keruwetan sistem proporsional itu ditambah dengan sikap KPU yang suka membuat aturan menyimpang dari undang-undang.
Yusril menambahkan, perhitungan suara secara berjenjang itu sukar untuk dikontrol oleh partai yang tak punya uang dan akses ke KPU/birokrasi. Kalau kecurangan itu dibawa ke MK pembuktiannya pun sulit. Bagaimana mau menghadirkan ribuan saksi di TPS ke MK, hampir tak mungkin
Banyak rakyat yang kemudian tertipu dengan hasil pemilu. Malah, banyak pengamat yang bias menganalisis kekuatan sebenarnya politik di Tanah Air. Ini karena mereka melihat data hasil pemilu tanpa memperhitungkan kalau sebagian besar hasil itu adalah manipulasi dan kecurangan.
Ia menilai, hanya pemilu 1955 dan 1999 yang mendekati kejujuran. Sementara yang lain, penuh dengan manipulasi yang dikendalikan uang dan kekuasaan.
Karenanya, ujar dia, PBB menjadi satu-satunya partai yang ingin menggunakan pemilu sistem distrik sejak 1999. Tapi tak ada partai lain yang mau.
"Pemilu Malaysia menggunakan sistem distrik. Penghitungan jadi sederhana, mudah diawasi dan pemenang segera diketahui," papar mantan menteri kehakiman dan HAM tersebut.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar