MENCEGAH MANIPULASI DPT PEMILU 2014

Editorial Media Indonesia

PEMILIHAN umum yang berkualitas tidak bisa dipisahkan dari proses yang jujur dan akuntabel. Salah satu proses pemilu yang mahapenting itu ialah soal daftar pemilih tetap (DPT).Karena itu, DPT yang jujur jelas bukan hanya modal dasar membangun demokrasi yang berkualitas, melainkan juga modal penting bagi masa depan Indonesia. Dalam DPT yang jujur terkandung aspirasi rakyat yang wajib diaktualisasikan pemimpin dan para wakil terpilih dalam menyusun program-program pemerintahan.Sayangnya, justru dalam hal DPT itulah proses Pemilu 2014 tercederai. Hingga hari ini, saat tenggat kedua penetapan DPT ditentukan, daftar pemilih masih dipenuhi berbagai permasalahan.Masih ada nomor identitas kependudukan (NIK) ganda, nama pemilih tanpa NIK dan nomor kartu keluarga, serta nama pemilih tanpa alamat. Jumlahnya pun sangat signifikan, lebih dari 1,2 juta menurut Badan Pengawas Pemilu, bahkan lebih dari 8 juta menurut PDI Perjuangan.

Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu PDIP Arif Wibowo mengatakan ada masalah yang cukup besar dalam DPT di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Arif memerinci di Jawa Barat sekitar 4,3 juta jiwa bermasalah, di Jawa Tengah sekitar 2,3 juta, dan Jawa Timur 1,9 juta jiwa. Bila itu dijumlah, sebanyak 8,5 juta jiwa DPT bermasalah yang bisa menghasilkan 32 kursi. Tidak mengherankan bila muncul kecurigaan bahwa kekacauan DPT boleh jadi disengaja pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak tersebut memanipulasi DPT demi menggemukkan suara partai tertentu dan mengempiskan partai tertentu pula.

Jumlah daftar pemilih yang masih memuat sejumlah identitas ganda, orang yang sudah meninggal tetap dicantumkan, atau nama pemilih tanpa identitas bakal tetap dinyatakan sebagai pemilih. Jumlah itu pula yang akan memengaruhi berapa banyak kertas suara harus dicetak.Bila tidak dikawal, tak ada yang bisa menjamin kertas suara yang berlebih itu tidak akan digunakan. Bila tetap digunakan, suara pemilih tetap dinyatakan sah dan bisa dialirkan ke parpol tertentu demi menambah perolehan suara.Karena itu, demi menjaga Pemilu 2014 bersih dari segala tudingan dan kecurigaan manipulasi, penundaan penetapan DPT merupakan pilihan paling rasional. KPU, Kemendagri, Bawaslu, dan partai politik peserta pemilu harus duduk bersama menuntaskan DPT bermasalah mumpung belum terlalu berlarut.Jangan pernah lagi menoleransi DPT bermasalah. Yakinlah, bangsa ini akan terus berselimut persoalan jika pemimpin dan para wakil rakyat muncul dari DPT yang manipulatif.

Ketidakjujuran atas DPT jangan lagi diulang agar bangsa ini tidak lagi melakukan kesalahan dalam memilih pemimpin dan para wakil rakyat. DPT yang manipulatif hanya akan menghadirkan sosok-sosok palsu yang gemar memupuk keuntungan pribadi dan kelompok dengan mengatasnamakan rakyat serta gampang menyepelekan bahkan mengorbankan kepentingan rakyat.Bukankah salah satu ukuran pemilu sukses ialah terpilihnya wakil rakyat, presiden, serta wakil presiden berkualitas?